 |
| Haogo Zega | Foto : dok pribadi |
Pada tahun 2025 ini seharusnya menjadi tahun penataan anggaran di Negara Republik Indonesia dan menjadi jawaban terhadap tantangan inflasi. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran Negara melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, penghapusan program yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik, dan pengalokasian anggaran yang lebih beorientasi pada kebutuhan rakyat.
Namun ditengah upaya efisiensi tersebut muncul wacana kenaikan gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, setiap wakil rakyat mendapat lebih seratus juta perbulan secara komulatif.
Dalam sistem demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama, peran lembaga legislatif dalam hal ini DPR sangat penting. Mereka bertugas sebagai wakil rakyat untuk mewakili menyuarakan kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, dan penganggaran.
Alih-alih kesejahteraan rakyat Indonesia dipikirkan, tahun 2024 hingga 2025 ini ribuan karyawan atau buruh swasta mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) imbas dari efisiensi anggaran, dan itu menggambarkan ketidakseimbangan di Republik ini.
Kepentingan dan Kesejahteraan Rakyat Semakin Merosot
Angka pengangguran di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih tembus 4,76 persen atau 7,28 juta orang per Februari tahun 2025 yang didominasi usia dibawah 24 tahun. Dari data BPS per bulan Maret 2025 Presentase kemiskinan di Indonesia juga menunjukan angka 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta orang.
Jika ditinjau dari infrastruktur berdasarkan data statistik transportasi BPS yang dirilis terakhir pada November tahun 2022, ada sekitar 31 persen dari seluruh ruas jalan di Indonesia dalam keadaan rusak dan rusak berat. Semua itu masih belum berbicara sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan tentang derah-daerah tertinggal dan terluar di wilayah Indonesia ini.
Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat Semakin Meroket
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 580 orang yang saat ini duduk di senayan, secara demokrasi peran dan fungsi mereka sangat penting dan strategis yaitu mewakili suara rakyat. Pada tahun 2025 ini wacana gaji dan tunjangan yang mereka terima masing-masing lebih seratus juta perbulan, dengan rincian sebagai berikut :
Gaji dan Tunjangan
- Gaji pokok Rp 4.200.000
- Tunjangan Jabatan Rp 9.700.000
- Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000
- Tunjangan rumah Rp 50.000.000
Tunjangan melekat
- Tunjangan istri/suami Rp 420.000
- Tunjangan anak Rp 168.000
- Sidang Rp 2.000.000
- Beras Rp 30.090/jiwa
Tunjangan lain
- Kehormatan Rp 5.580.000
- Komunikasi Rp 15.554.000
- Listrik dan telepon Rp 7.700.000
- Asisten pribadi Rp 2.250.000
Dari gaji dan tunjangan tersebut pada akhirnya diklarifikasi oleh pihak DPR menyatakan yang naik hanya tunjangan rumah sebesar lima puluh juta rupiah perbulan berdasarkan surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024, dan itu pun dianggap berlebihan oleh beberapa pihak. Karena kenaikan tunjangan dimaksud tidak tepat pada saat kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat Indonesia sekarang ini.
Kedua kepentingan antara rakyat dan wakil rakyat ini menciptakan perspektif buruk dan juga dapat merujuk pada insiden buruk yang berkepanjangan karena sesungguhnya kedaulatan berada ditangan rakyat. Apa pun itu, semua kembali pada kesadaran wakil-wakil rakyat dan diharapkan tidak terkontaminasi terhadap wakil rakyat di daerah.
0 Komentar